JAKARTA - Arah pembangunan industri perikanan nasional kini tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan investasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia.

Pemerintah menilai percepatan hilirisasi dan penguatan ekosistem perikanan harus dibarengi dengan tenaga kerja yang kompeten serta sesuai kebutuhan industri. Karena itu, aspek pendidikan tinggi dan vokasi menjadi perhatian khusus dalam strategi besar tersebut.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri perikanan.

Hal itu disampaikan Brian usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Tadi saya hanya bagian mempersiapkan SDM-SDM karena nanti akan banyak dibuka industri-industri perikanan," kata Brian menjawab pertanyaan wartawan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri perikanan akan berjalan paralel dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil. Pemerintah ingin memastikan setiap program yang diluncurkan memiliki dukungan SDM yang memadai.

Sinkronisasi SDM dengan Program KKP

Brian mengatakan dirinya diminta untuk memastikan SDM-SDM yang disiapkan memiliki kemampuan untuk mendukung program yang akan dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Saya diminta memastikan SDM kita mampu dan sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan oleh Menteri KKP," kata dia.

Arahan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan riil industri. Penyiapan kurikulum, pelatihan, hingga riset terapan diharapkan dapat menjawab tantangan sektor kelautan dan perikanan yang semakin berkembang.

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Rapat tersebut salah satunya membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi.

Selain Brian, dalam rapat terbatas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa.

Kehadiran para pejabat lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pengembangan industri perikanan menjadi agenda strategis nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kampung Nelayan dan Ekosistem Jaladri

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa Kampung Nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.

Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk "offtake" hasil produksi.

Penegasan ini menunjukkan bahwa konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari rantai nilai industri, bukan sekadar proyek pembangunan kawasan. Optimalisasi potensi laut Indonesia menjadi fokus utama, dengan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Konsolidasi Galangan Kapal dan Peluang Kerja Baru

Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini.

Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional.

Langkah konsolidasi ini dinilai strategis untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan daya saing industri galangan kapal dalam negeri. Dengan struktur yang lebih terintegrasi, diharapkan pembangunan armada perikanan nasional dapat dipercepat.

Dony memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan menilai langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.

“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa strategi penguatan industri perikanan bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Pengembangan industri turunan akan memperluas rantai nilai, sekaligus menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan.

SDM Jadi Fondasi Hilirisasi Perikanan

Secara keseluruhan, arahan Presiden Prabowo kepada Mendiktisaintek menunjukkan bahwa SDM menjadi fondasi utama dalam membangun industri perikanan nasional yang kuat dan berdaya saing. Pembangunan kampung nelayan, konsolidasi galangan kapal, hingga hilirisasi industri membutuhkan dukungan tenaga terampil yang relevan.

Dengan sinergi antara kementerian, BUMN, dan dunia pendidikan, pemerintah optimistis pengembangan industri perikanan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Penyiapan SDM yang tepat diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus membuka peluang kerja luas bagi generasi muda Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.